Menuntut Pertanggungjawaban BBKSDA Riau di Tanah Konservasi, David Sesalkan Sikap Bungkamnya Pejabat Yang Ada

Kota Dumai (Riau), LPC

David, salah satu tokoh pemerhati lingkungan pemerintahan, mengecam keras sikap bungkam Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau yang hingga kini tidak memberikan penjelasan resmi terkait aktivitas pembangunan tower di lahan konservasi Bukit Cahaya. Ia menilai diamnya lembaga tersebut berpotensi memperbesar masalah di lapangan.

Dalam wawancara, David menyatakan bahwa sikap pasif BBKSDA Riau telah menciptakan kebingungan dan keresahan masyarakat. 

“Ini bukan lagi masalah kecil. Ketika lembaga yang seharusnya mengawasi malah diam, publik jadi bertanya-tanya ada apa sebenarnya yang terjadi di balik pembangunan tower itu,” ujarnya dengan nada keras.

Ia menegaskan bahwa kawasan Bukit Cahaya merupakan wilayah konservasi yang memiliki aturan ketat terkait aktivitas pembangunan. Karena itu, menurutnya, setiap bentuk pembangunan harus melalui kajian mendalam dan izin yang transparan. 

“Kalau kawasan konservasi tiba-tiba berdiri tower tanpa sosialisasi, itu sudah aneh. Dan keanehan itu tidak boleh dibiarkan,” tambah David.

David meminta BBKSDA Riau segera memberi klarifikasi resmi kepada publik untuk menghindari munculnya konflik horizontal di daerah. Ia menilai bungkamnya pihak berwenang justru membuka ruang bagi berbagai spekulasi liar. 

“Jangan sampai diamnya mereka menimbulkan kekisruhan. Masyarakat berhak tahu apa yang sedang terjadi di wilayah mereka sendiri,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa sikap pembiaran dari aparat berwenang dapat memicu munculnya tindakan sepihak, termasuk penyerobotan lahan. 

“Jika ada dugaan pembiaran, maka peluang terjadinya penyerobotan lahan secara sepihak itu sangat besar. Ini yang saya khawatirkan,” jelas David.

Ia menyebut fungsi BKSDA seharusnya optimal, apalagi terkait perlindungan kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis penting. Menurutnya, ketidakjelasan fungsi dan pengawasan dari lembaga tersebut adalah akar dari kekacauan yang mulai muncul. 

“Fungsi BKSDA itu vital, bukan formalitas. Kalau tidak berjalan, yang jadi korban adalah lingkungan dan masyarakat,” katanya.

David juga menyinggung bahwa pembangunan tower di wilayah konservasi bukan hanya melanggar regulasi, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem. Ia menegaskan bahwa tindakan seperti itu tidak dapat ditoleransi. 

“Kawasan konservasi itu punya batasan yang mutlak. Melanggar batas itu sama saja merusak masa depan lingkungan,” ucapnya.

Lebih jauh, ia meminta pemerintah tingkat kota hingga provinsi untuk turun tangan dan tidak hanya mengandalkan BBKSDA yang dinilai lamban bertindak. Ia berharap semua pihak yang memiliki kewenangan ikut memastikan aturan dipatuhi. 

Dalam percakapannya, David mengungkapkan rencananya untuk segera menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ia ingin menyampaikan secara langsung bagaimana ia menilai lemahnya kinerja BBKSDA Provinsi Riau dalam menangani kasus ini. 

Ia juga menambahkan bahwa bukan hanya BBKSDA provinsi yang akan ia laporkan, tetapi juga BKSDA yang berada di wilayah Kota Dumai. Menurutnya, kedua lembaga tersebut memiliki tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. 

David mengaku tidak akan berhenti pada langkah administratif saja. Ia bahkan berencana berkonsultasi dengan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan pembiaran yang menyebabkan pembangunan tower tetap berjalan. 

“Saya akan konsultasi dengan penegak hukum. Kalau ada oknum yang bermain, saya pastikan mereka akan diseret,” ujarnya tegas.

Ia menilai bahwa dugaan pembiaran merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merusak aturan, tetapi juga merendahkan nilai kerja lembaga lingkungan. 

“Membiarkan pelanggaran di kawasan konservasi itu bukan kesalahan kecil. Itu tindakan yang merusak integritas lembaga,” ujarnya.